Di dalam arena politik yang dinamis, masa jabatan seseorang dalam pemerintahan pasti akan berakhir. Bahkan seorang presiden sekalipun tidak terkecuali dari aturan waktu yang ada. Dalam situasi seperti ini, seringkali kita menyaksikan bagaimana beberapa pejabat negara, termasuk presiden saat ini, terlihat begitu sibuk mencari pemimpin masa depan atau ikut campur dalam mengangkat calon pemimpin baru yang mereka inginkan. Mereka melibatkan diri dalam strategi politik yang bisa jadi memiliki maksud tersembunyi di baliknya, seperti menutupi kejahatan, mengendalikan pejabat berikutnya, mempertahankan kekuasaan, melindungi bisnis dan kroni-kroninya, atau bahkan merencanakan politik dinasti. Dalam artikel ini, mari kita eksplorasi lebih dalam fenomena pejabat negara dan presiden yang aktif terlibat dalam cawe-cawe atau promosi calon pemimpin berikutnya.
1. Menutupi Jejak Kejahatan
Ada kemungkinan bahwa beberapa pejabat negara mencari pemimpin selanjutnya untuk menyembunyikan tindakan kejahatan atau korupsi yang mereka lakukan selama masa jabatan mereka. Dengan memastikan pemimpin baru adalah 'orang mereka,' mereka berharap bisa menghindari penyelidikan lebih lanjut.
2. Mengendalikan Pemimpin Selanjutnya
Kasus terjadi di mana pejabat yang masih berkuasa berusaha mengendalikan pemilihan pemimpin selanjutnya agar mendukung calon yang bisa menjadi "boneka" mereka. Dengan cara ini, mereka bisa terus mempengaruhi kebijakan dan keputusan politik tanpa harus secara resmi memegang kekuasaan.
3. Mempertahankan Kekuasaan
Beberapa pejabat negara mungkin takut kehilangan pengaruh setelah masa jabatan mereka berakhir. Dengan mencari pemimpin selanjutnya yang bisa mereka kendalikan, mereka berharap bisa mempertahankan pengaruh mereka di pemerintahan.
4. Melindungi Bisnis dan Kelompok Koneksi
Pejabat yang memiliki bisnis atau koneksi dengan kelompok ekonomi tertentu mungkin ingin memastikan pemimpin selanjutnya tidak akan mengganggu bisnis mereka atau mengungkapkan praktik korupsi. Oleh karena itu, mereka mencari calon yang akan melindungi kepentingan mereka.
5. Keluarga dalam Politik
Terakhir, ada situasi di mana pejabat mencoba membawa anggota keluarganya ke dunia politik dengan mendukung mereka menjadi pemimpin selanjutnya. Hal ini dapat memastikan bahwa kekuasaan dan pengaruh keluarga tersebut tetap terjaga. Sebagai contoh, saat ini, anak dan menantu Presiden Jokowi menjabat sebagai Walikota. Mungkin ini adalah bagian dari kekhawatiran Presiden Jokowi terkait pemilihan presiden berikutnya.
Meskipun mencari pemimpin selanjutnya adalah bagian alami dalam sistem politik Indonesia, kita harus selalu waspada terhadap praktik-praktik yang mungkin tersembunyi di baliknya. Transparansi, integritas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dan pemimpin yang dipilih benar-benar melayani kepentingan rakyat, bukan kelompok tertentu. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi motif tersembunyi, kita dapat lebih kritis dalam menilai tindakan pejabat negara dalam mencari pemimpin selanjutnya.
Tindakan Presiden Jokowi dalam cawe-cawe saat ini memunculkan pertanyaan tentang tujuan sebenarnya, yang mungkin lebih terkait dengan kepentingan pribadi daripada kepentingan demokrasi dan rakyat Indonesia. Ada kekhawatiran bahwa Presiden Jokowi ingin memastikan kelanjutan proyek Ibu Kota Negara (IKN) dengan melibatkan Tenaga Kerja Asing (TKA) China, dengan menyewakan sebidang tanah seluas 34.000 hektar kepada warga negara China selama 190 tahun. Sementara itu, rakyat Indonesia harus membayar sewa untuk pengerjaan proyek IKN kepada negara China.
Selain itu, persyaratan tambahan yang mewajibkan warga Indonesia untuk mempelajari bahasa Mandarin di sekolah-sekolah telah memunculkan kekhawatiran lebih lanjut. Dengan alokasi lahan sebesar 34.000 hektar, proyek ini bisa menampung hingga 100 juta warga negara China. Di masa depan, ada kekhawatiran bahwa suku Dayak dan kelompok pribumi lainnya dapat terpinggirkan, mirip dengan pengalaman suku Aborigin di Australia. Jika masa sewa selama 190 tahun tercapai, status kewarganegaraan Indonesia mungkin menjadi pertanyaan serius. Keseluruhan situasi ini menimbulkan keraguan terkait nasionalisme Presiden Jokowi dan dampaknya bagi Indonesia.
